Demo Kocak di Depan KPK dengan Tuntutan Salah Sasaran

Demo Kocak di Depan KPK dengan Tuntutan Salah Sasaran

BeritaHarian, Jakarta - Sekitar 20 orang berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017). Mereka menuntut lembaga antikorupsi segera mengusut pihak-pihak lain yang dinilai turut terlibat dalam pusaran korupsi e-KTP.

AGEN DOMINO

Ada hal yang tak biasa dalam demonstrasi kali ini. Para demonstran yang berteriak-teriak tersebut tidak begitu paham dengan tuntutan yang mereka sampaikan. Salah seorang demonstran yang enggan menyebutkan namanya menjawab asal-asalan saat para awak media mengonfirmasi tentang aksi dan tuntutannya.

"Tangkap tersangka e-KTP, anak buahnya Novanto. Novanto kan udah ditahan," jawab pria tanggung yang memegang spanduk bertuliskan 'Segera ringkus: Yasona Laoly, Marzuki Ali, Teguh Juwarno, Ganjar Pranowo dll'. Penyebutan 'anak buah' untuk nama-nama yang tertulis di spanduk ini terbilang aneh. Pasalnya, saat kasus e-KTP bergulir, Setya Novanto adalah Ketua Fraksi Partai Golkar DPR. Tidak ada satu pun nama dalam spanduk yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.

Kunjungi Juga Website Kami : Kumpulan Situs Judi Terbaik

Tak hanya itu, kelucuan lain terjadi saat demonstran yang sama membawa poster dengan tuntutan yang berbeda dengan kasus e-KTP. Poster itu tertulis 'Pak Presiden Saya Terlibat Pelindo Gate, Saya Siap Dipecat Dari Menteri BUMN’. Padahal, kasus e-KTP dan kasus Pelindo jelas dua hal yang sangat berbeda.

Pembawa poster yang enggan menyebutkan namanya itu mengaku tidak tahu menahu perihal alasan alat peraga demo yang tidak nyambung itu. Ditanya lebih jauh oleh para awak media, pria tanggung bertopi hitam itu malah menghindar. Pelan-pelan dia meninggalkan awak media.

Demo ini sempat menyita perhatian awak media di KPK karena diawali dengan teriakan keras dari para demonstran. Terlebih, mereka melakukannya ditengah guyuran hujan. Namun, mereka cuma bertahan tidak lebih dari setengah jam.

AGEN POKER

Sementara itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mendukung penyidik komisi antirasuah untuk segera menjerat Ketua DPR Setya Novanto dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini agar pengembalian kerugian negara bisa diganti dari aset yang nanti disita lewat pasal TPPU.

"KPK harus lebih garang lagi dalam menghadapi kasus e-KTP ini. Artinya lebih garang lagi apa, bahwa KPK harus menerapkan UU TPPU dalam kasus Novanto. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pertama, bahwa kerugian negara yang begitu besar itu bisa dimaksimalkan pengembaliannya," ujar Abraham Samad di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017).

Baca Juga Artikel : Panduan Membuat ID Referral Dalam Permainan Judi Poker Online

Tak hanya itu, menurut Samad, jika KPK menggunakan pasal TPPU, dapat terlihat pihak mana yang bertindak sebagai guide keeper, yang menampung uang-uang dari hasil korupsi itu. "Dengan menggunakan UU TPPU kita juga bisa lebih mudah melakukan tracking siapa-siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini secara gamblang," jelas Samad.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik KPK tengah mengkaji aset-aset yang dimiliki oleh Setya Novanto. Hal itu untuk mengungkap apakah aset yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Golkar tersebut dari hasil korupsi atau tidak.

AGEN SAKONG

"Kalau dalam proses penyidikan dalam banyak kasus itu wajar dalam pemetaan aset. Ada unsur kerugian negara di sana, maka dalam konteks itulah pemetaan dilakukan," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 21 November 2017.