Sumpah Pemuda, Anies Baswedan Ajak Perkaya Bahasa Indonesia
BeritaHarian, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak anak bangsa memperkaya kosakata Bahasa Indonesia pada Hari Sumpah Pemuda. Caranya, dengan menyerap sejumlah kata dalam bahasa daerah.
Menurut dia, tonggak kesatuan dan persatuan Indonesia telah dibangun dalam Sumpah Indonesia yang berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. "Tugas kita adalah menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang lebih kaya kosakata bahasa Indonesia," kata Anies dalam launcing PKS Muda di Studio Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Sabtu (28/10/2017).
Kunjungi Juga Website Kami : AsliKartu
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai, untuk menjadikan Bahasa Indonesia lebih kaya kosakata, bisa dilakukan dengan cara sederhana. Yakni dengan aktif menggunakan kata-kata baru yang diserap dari berbagai bahasa daerah. Generasi muda juga bisa mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan dan ucapan.
"Kita beruntung ada lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia, kita bisa menyerap satu-satu dari berbagai daerah. Cara-cara berani itu kita gunakan mungkin diawal akan menimbulkan pertanyaan," ujar Anies.
Sementara, jelang Sumpah Pemuda kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya setiap pegawai negeri sipil (PNS) akan patuh kepada perintah atasannya. Termasuk pula PNS di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Anies meyakini, mereka akan loyal kepadanya ataupun kepada gubernur-gubernur sebelumnya. Ini menanggapi soal isu pencopotan pejabat yang diangkat Ahok-Djarot. "Siapapun atasannya jadi jangan suudzon, jadi bukan (masalah) like and dislike," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan, pihaknya akan melakukan perputaran pejabat DKI berdasarkan kinerja mereka. Apa saja pencapaian yang telah mereka raih selama ini. "Targetnya apa yang dicapai apa, dari satu kemudian baru diberikan penilaian," ujar dia.
Baca Juga Artikel : Cara Menghindari Bot Dalam Situs Judi Online
Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyatakan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil Bupati, wali kota ataupun wakil wali kota dilarang mengganti pejabat enam bulan setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara.
"Jadi gubernur dan wakil gubernur beda dengan presiden, yang langsung semua ganti kabinet. Kalau gubernur dan wakil gubernur enggak ganti," kata Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Senin (16/10/2017). Kendati begitu, Soni menyakini, para SKPD akan tetap melakukan pelayanan yang sama kepada masyarakat. "Saya yakin seluruh SKPD kerja profesional siapapun gubernurnya," jelas Soni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar