Tanggapan Golkar soal Setnov Dikabarkan Jadi Tersangka E-KTP Lagi
BeritaHarian, Jakarta - Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto diduga berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku belum tahu hal tersebut.
"Saya enggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa, saya belum tahu sampai sekarang ada (surat) itu,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11/2017). Meski belum bisa menanggapi hal tersebut, Idrus mengaku Partai Golkar tetap menghormasti segala proses hukum termasuk KPK.
Kunjungi Juga Website Kami : Kumpulan Situs Judi Terbaik
"Tetapi kalau ada proses proses seperti itu kita hargai proses itu tapi saya belum tahu sampai sekarang," ujar Idrus. Idrus menambahkan, Golkar sampai saat ini masih menghormati putusan hakim mengabulkan gugatan Setya Novanto dalam praperadilan beberapa waktu lalu.
"Pernyataan itu kan belum kita jadikan dasar, tetapi kita tetap percaya bahwa sekarang ini Pak Novanto masih (bebas), setelah memenangkan praperadilan. Ya tentu dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, itu saja. Atas dasar itu Novanto kembali memimpin partai ini lagi," beber Idrus. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari Setya Novanto terkait beredarnya SPDP kasus e-KTP.
Baca Juga Artikel : Panduan Membuat ID Referral Dalam Permainan Judi Poker Online
"Saya belum bisa berkomentar ya. Karena harus menunggu penjelasan resmi dari Pak Setya Novanto dulu," kata Ace kepada Liputan6.com. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Liputan6.com, Senin 6 November 2011, surat bernomor B619 23/11/2017 itu dikeluarkan pada Sabtu 3 November 2017.
Dokumen tersebut menyebut bahwa penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional telah dimulai sejak 31 Oktober 2017. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan KPK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar